TEMPO.CO, Jakarta- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti pembentukan sovereign wealth fund, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Anggota III BPK Achsanul Qosasi mengatakan lembaga yang dalam modal awalnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu harus dipastikan transparan dalam pelaksanaan pengelolaan dana hingga penyaluran dana yang dilakukan.
Lembaga auditor negara pun memastikan akan turut mengambil peran dalam pengawasan serta audit LPI ketika sudah beroperasi.
"Walau tidak disebutkan, BPK tetap dapat melakukan audit sesuai kewenangannya," ujar Achsanul kepada Tempo, kemarin. Berdasarkan draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Cipta Kerja tentang LPI disebutkan bahwa audit kinerja laporan keuangan dilakukan akuntan publik, alih-alih oleh BPK.
Menurut Achsanul sebagai lembaga pemerintah, LPI wajib untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas, karena berkaitan dengan keuangan negara. "Sama halnya dengan BUMN yang juga diaudit oleh kantor akuntan publik, namun BPK tetap bisa melakukan audit terhadap penggunaan dana dan kinerjanya."
Managing Partner Pembiayaan Infrastruktur Non Anggaran Pemerintah (PINA), Yose Rizal menuturkan sebagaimana sovereign wealth fund di negara lain, LPI memiliki aturan tata kelola yang universal, termasuk dalam hal pengawasan dan pelaporan audit.
